Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah tidak memberi kelonggaran pengawasan terhadap investor Cina.
"Kami minta pemerintah mencegah investor Cina membawa pekerja tanpa keterampikan dan melindungi perusahaan hulu yang sudah lama di Indonesia," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Surabaya, Senin, 8 Februari 2016.
Said mengungkapkan, sudah ada puluhan ribu pekerja tak terampil yang dibawa pemodal asal Cina masuk ke Indonesia. Padahal, perusahaan pemodal asing yang sudah berdiri lebih lama tak diberi kelonggaran yang sama.
Selain mengganggu iklim investasi, hal itu memberikan sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi, Indonesia baru saja memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Ini jelas mengancam pekerja lokal. Kami menolak unskilled worker ini,” kata Said.
Pihaknya juga menolak tudingan tuntutan upah buruh yang tinggi, sehingga membuat investor memilih angkat kaki dari Indonesia. Berkaca dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT Toshiba, perusahaan justru menyodorkan alasan lain. Yakni daya beli masyarakat yang semakin rendah, sehingga menyebabkan penjualan barang elektronik menurun drastis.
Untuk itu, Said mendesak pemerintah segera mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. “Penurunan daya beli itu dipicu oleh upah murah. Jadi, kami minta PP itu dicabut, berikan upah layak. Sehingga daya beli masyarakat naik,” tutur dia.
Said membeberkan data upah buruh di negara ASEAN lainnya sebagai perbandingan. Berdasarkan buku terbitan International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional, upah rata-rata pekerja Indonesia tergolong rendah.
Lebih rinci, upah rata-rata pekerja Indonesia sebesar USD 170 dolar per bulan, lebih kecil dibandingkan rata-rata upah buruh di Vietnam sebesar USD 187 dolar per bulan. Bahkan, angka itu jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang sebesar USD 390 dolar maupun Singapura yang mencapai USD 3.000 dolar. “Indonesia ini upahnya paling murah.”
EmoticonEmoticon